gitarisgila

Para pendukungnya menganggap Presiden Rodrigo Duterte ‘utusan Tuhan’ dan penuh dengan ‘kebijaksanaan.’ Para pengkritiknya menuduh ia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dia dijuluki ‘Si Penghukum’ dan ‘Trump dari Timur.’ Terlepas dari kontroversi internasional, tindakannya membuahkan hasil dan popularitasnya di dalam negeri terus meningkat. Rebecca Henschke di Manila melihat empat cara Duterte mengubah Filipina dan wilayah sekitar Indonesia itu.

Larangan total pertambangan?

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan Filipina dapat bertahan hidup tanpa pertambangan. Ia mengatakan pemerintahannya mengkaji kemungkinan untuk melarang penambangan sepenuhnya, ‘dan kemudian ‘kami akan berbicara kepada para penambang.’ Dia mengatakan alasannya adalah untuk menyelamatkan lingkungan.

“Kalau persoalannya adalah pelestarian negara saya, bumi Filipina, … saya akan melakukan apa yang harus dilakukan,” kata Duterte.

• Leila de Lima, perempuan penantang Presiden Filipina Rodrigo Duterte
• Perang narkoba di Filipina: Perempuan yang membunuh para pengedar
• Presiden Duterte akui membunuh tiga orang dengan tangannya sendiri

Pemerintah sudah memerintahkan penutupan 23 dari 41 tambang negara untuk melindungi daerah aliran sungai. Dan menangguhkan lima lain untuk pelanggaran lingkungan dan membatalkan 75 kontrak tambang yang belum dijalankan.

Sektor pertambangan memberikan kontribusi pemasukan sekitar 70 miliar peso Filipina (Rp17 triliun) per tahun. Tapi Presiden Duterte menganggap Filipina bisa hidup tanpa itu.

“Anda pikir Anda dapat hidup dengan itu (kerusakan lingkungan) karena 70 miliar (peso) atau karena mereka memberikan sumbangan untuk dana kampanye politik? Saya tidak,” kata Duterte, sambil menunjukkan gambar kerusakan lingkungan akibat pertambangan, dalam sebuah konferensi pers.

Filipina adalah salah satu eksportir nikel terbesar di dunia setelah Indonesia.

Perang narkoba: ‘masih banyak yang akan akan dibunuh’

Duterte menyebut anggota parlemen Eropa sebagai ‘orang gila’ ketika menjawab kecaman mereka terhadap perang narkoba yang dilancarkannya secara berdarah. Duterte malah menyatakan bahwa semua pengedar akan dibunuh.

Ia mengatakan hal itu setelah pekan lalu Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang mengutuk ‘tingginya jumlah pembunuhan di luar hukum’ dalam perang narkoba Duterte ini.

“Saya tidak paham orang-orang gila ini. Mengapa mereka mencoba untuk memaksakan (pandangan mereka) pada kami? Mengapa tidak mengurus masalah mereka sendiri,” kata Duterte,

“Mengapa Anda harus bikin masalah dengan kami, Persetan.”

• Polisi Filipina tangkap senator penentang kebijakan narkoba Presiden Duterte
• Presiden Duterte mengaku pernah membunuh langsung penjahat
• Presiden Duterte ‘perintahkan pembunuhan lawan politiknya’

Polisi dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.500 orang, sementara kelompok-kelompok hak asasi mengatakan terjadi pula lebih dari 5.000-8.000 kematian lainnya terkait dengan perang narkoba.

“Masih banyak lagi yang akan mati. Saya tegaskan saya tidak akan berhenti. Saya akan meneruskannya sampai bandar obat bius terakhir di Filipina mati dan pengedar narkoba enyah dari jalanan,” katanya.

Dia mengatakan dia harus ‘menghancurkan’ pengedar kecil-kecilan di jalanan, sebagaimana bandar besar dan kartel narkoba.

Kontrasepsi gratis bagi warga miskin

Presiden Duterte telah memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk memperluas akses terhadap kontrasepsi, terutama bagi perempuan miskin.

Dia menginginkan agar pada tahun 2018, terjadi “kebutuhan yang belum terpenuhi untuk keluarga berencana modern mencapai angka nol.”

Perintah eksekutif Duterte untuk kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin ditandatangani awal tahun ini merupakan bagian dari perjuangan panjang untuk KB di Filipina yang mayoritas Katolik.

Presiden menegaskan pentingnya keluarga berencana untuk mengurangi kemiskinan. Tapi Gereja Katolik yang sangat berpengaruh di Filipina, menganggap menggunakan kontrasepsi adalah sama dengan aborsi dan bertentangan dengan ajaran ‘kesucian hidup.’

Gereja meminta umat Katolik untuk menggunakan metode alami dengan sistem kalender untuk berhubungan seks hanya saat perempuan sedang tidak dalam masa subur.

Belum lama ini Presiden Duterte menantang gereja dengan mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengontrol syahwat Anda seperti itu dan bahwa sistem kalender itu sia-sia, menyiratkan bahwa dia akan berhubungan seks kapan pun ia menginginkannya.

Memberlakukan lagi hukuman mati

Filipina menghapuskan hukuman mati pada tahun 2006. Sekarang Presiden Rodrigo Duterte ingin memberlakukannya kembali sebagai bagian dari kebijakannya yang keras dan berdarah dalam menangani kejahatan.

Anggota parlemen sudah mengesahkannya di DPR dan diperkirakan Senat akan meloloskannya juga.

• Pelajaran Mary Jane Veloso untuk pembenahan hukum RI
• Presiden Filipina ‘persilakan Mary Jane Veloso dieksekusi’ di Indonesia
• Presiden Duterte perintahkan pembagian alat kontrasepsi gratis

Uskup Filipina sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik negeri itu mengatakan bahwa hukuman mati akan menjadi bias terhadap orang miskin, yang tidak akan mampu membayar pengacara yang baik, dan berpendapat tidak ada bukti bahwa hukuman mati mencegah kejahatan.

Para pendukung hukuman mati berharap bisa memberlakukannya lagi bulan Mei tahun ini.

Menjauh dari AS mendekat ke Cina

“Cina sekarang sedang sangat kuat, dan mereka memiliki keunggulan militer di kawasan ini,” kata Rodrigo Duterte beberapa bulan setelah berkuasa.

Dia kemudian mengakhiri patroli angkatan laut gabungan bersama Amerika Serikat di Laut Cina Selatan yang disengketakan, dan mengusir pasukan AS dari Mindanao selatan.

• Presiden Filipina Duterte: Tuhan perintahkan saya untuk berhenti memaki
• Duterte kutuk lagi presiden AS: Pergilah ke neraka, Obama!
• Duterte sampaikan ‘berpisah’ dari Washington, AS minta penjelasan

Duterte menganggap kehadiran tentara AS itu turut mendorong bangkitnya pemberontakan Islamis Filipina – dan telah mengumumkan rencana untuk membeli peralatan militer dari Cina dan Rusia.

“Kami ibaratnya tidak bermaksud memotong tali pusar, tapi saya juga tidak ingin menempatkan negara saya dalam bahaya,” kata Duterte, yang bertekad untuk menetapkan kebijakan luar negeri yang independen.

Seks untuk rahasia

Hubungan AS-Filipina sekarang sedang diuji lebih lanjut oleh skandal yang lalu dijuluki ‘seks untuk rahasia’.

Pekan ini seorang purnawirawan laksamana angkatan laut AS dan delapan mantan perwira militer lainnya telah didakwa menerima suap berupa layanan seks, perjalanan wisata dan tunjangan mewah lainnya dari seorang kontraktor bisnis pertahanan Malaysia yang dijuluki Fat Leonard -atau Leonard si Gendut.

Laksamana purmawirawan Bruce Lovelesshttps://horeoraduwe.com/, 53 tahun, dan perwira lain dituduh menerima layanan pekerja seks dan suap lainnya dari Leonard Francis untuk mendapatkan imbalan informasi rahasia untuk membantu perusahaan milik Leonard Francis, Glenn Defence Marine Asia.

Francis juga dituduh membayarkan biaya makanan sebanyak $12.000 (Rp160 juta), anggur mahal dan cerutu yang per kotaknya seharga $2.000 (Rp27 juta).

After months of campaigning, Republican voters – or at least a few hundred thousand in the Midwestern state of Iowa – will finally have an opportunity to weigh in on who their party’s 2024 presidential nominee should be.

The field has winnowed considerably over recent months, but one thing has remained constant. Former president Donald Trump continues to tower over his party’s future, despite the best efforts of his rivals.

That’s why so much of the drama in the build-up to the Iowa caucuses has been focused on snow accumulations and how far the wind chill will drop, rather than who may emerge victorious.

But there are still key storylines that will develop as the Monday night’s results come in.

Trump’s knockout punch

Unless there is a dramatic polling error, Donald Trump is going to win the Iowa caucuses.

He has broad and enthusiastic support among Republicans voters in the state and a ground organisation that is significantly more sophisticated than the shoestring team that delivered a second-place finish behind Texas Senator Ted Cruz in 2016.

• What is a caucus? Why is Iowa important?
• A very quick guide to US Republican primaries
• Follow live updates

What the former president and his team are looking for in the state is more than just a win. They want the kind of crushing victory that they hope removes all doubt that Mr Trump will be the party’s nominee at the Republican national convention this July.

If he can run up the score in Iowa – winning with more the 50% of the vote, for instance – it could blunt Nikki Haley’s momentum heading into New Hampshire, the second state to vote, and mortally wound Ron DeSantis’s campaign.

A true knockout punch may not be possible, as Iowa historically has only reduced the field, not crowned the ultimate nominee. But with Mr Trump essentially campaigning as an incumbent president, denying that he was even defeated in 2020, this is no typical year.

A coveted second place

If Mr Trump’s dominating poll position proves to be an accurate reflection of Iowa Republican voter mood, the real battle in the state is for second place.

Last Wednesday’s acrimonious two-person debate between Florida Governor Ron DeSantis and former UN Ambassador Nikki Haley put the high stakes here in stark relief. If one of these two opens some daylight between the other in the final Iowa results, it could elevate that candidate as the top alternative to Mr Trump in the contests to come.

A close finish does neither any good, essentially boosting the divide-and-conquer strategy that helped Mr Trump win the nomination in 2016 and would give him a glide path to victory this time around.

Even if one candidate banks a comfortable runner-up finish in Iowa, there’s no guarantee that it will translate into future success and an opportunity to catch the former president. A slim chance is better than no chance at all, however.

DeSantis’s last stand

Ms Haley and Mr DeSantis may be battling for second place, but their situations are far from identical.

New Hampshire, the next state on the Republican calendar, is much more fertile electoral ground for Ms Haley, who is backed by its governor and is showing strength among its large percentage of college-educated voters and political independents.

Recent polls there have shown her cutting Mr Trump’s lead to near single digitshttps://horeoraduwe.com/, well ahead of the Florida governor.

Mr DeSantis, on the other hand, has demonstrated little ability to connect with voters in New Hampshire. Consequently, his campaign is much more reliant on a positive showing in Iowa, where he has built an extensive grassroots operation and benefited from key endorsements from the state’s governor and leaders in its evangelical community.

By Tessa Wong

BBC News, Taipei

As the dust settles from the fiercely fought Taiwan presidential election won by William Lai, another unlikely winner has emerged.

On Saturday, more than a quarter of Taiwan’s voters, including many young people, chose maverick politician Ko Wen-je in the presidential poll.

And in the legislature elections, his fledgling Taiwan’s People Party (TPP) won eight seats which could wield power in a parliament where no-one has won the majority.

While the TPP’s gains are modest and Mr Ko himself came in last, observers say he has irrevocably altered Taiwan’s political landscape – long dominated by two parties, the Kuomintang (KMT) and Mr Lai’s Democratic Progressive Party (DPP).

“It’s now no longer a two horse race, it’s a three horse race,” said Wen-ti Sung, a political scientist and non-resident fellow with the Atlantic Council’s Global China Hub.

Though Mr Ko, a former mayor of Taipei, is a seasoned politician, this was his first stab at the presidency.

He campaigned on a platform of “taking down the blue and green” – blue is the KMT’s colour and green is the DPP’s – while positioning himself as the middle option on issues such as cross-strait relations.

• Taiwan just chose a president China loathes. What now?
• Why the Taiwan election matters to the world

Since 2016 there have been other outlier parties that have made headway in polls.

But the TPP’s performance is the clearest sign yet of voters demanding a more pluralistic political landscape, say observers, and it is driven by passionate young Taiwanese.

Many youths were visibly upset at Saturday’s result, with some even alleging electoral fraud online.

Part of the attraction was Mr Ko himself, a straight-talking politician who could break out into the occasional rap. Young people found him quirky and endearing, though he has also been criticised for comments perceived as sexist and homophobic.

But young voters are also impatient with a political system that has yet to solve longstanding economic issues such as low wages and costly housing that have hit younger generations disproportionately hard.

They have only ever known a Taiwan which has regularly alternated between the DPP and the KMT since 2000, although Mr Lai’s win has shattered this cycle.

“The era of the DPP and the KMT has been ended by a new party. It’s time for a younger generation to arise, and the TPP seems fresher to me,” Mr Huang, a 28-year-old soldier, told the BBC.

This demand for more alternatives “is not so high that it would shatter the political system, but it pushes the other parties to see how they can appeal to a broader electorate,” said Lev Nachman, a political scientist with the National Chengchi University.

But it also gives the TPP an advantage that could propel it further and turn it into “the second political power” in Taiwan, said Mr Sung. Mr Ko’s vote share was only seven percentage points lower than that of the KMT’s candidate Hou Yu-ih.

But that’s only if it plays its cards right.

“The TPP has strong support, but the question is can it be sustained?” said Ian Chong, a non-resident fellow with Carnegie China. “This would depend on how it strengthens its teams on the ground as well as its performance in the legislature and the values, policies and ideals it proposes.”

Currently the TPP’s support capitalises on voter unhappiness while leaning heavily on Mr Ko, he noted.

“Personalities are important for a social movement. But you also need to sustain it beyond that, and continually attract supporters with your ideas.”

“I think Ko after this has to cultivate the party more,” said TPP supporter Harrison Wu. “He also knows this is a one-man party, he has to develop successors – after all he is 64 years old already.”

On Saturday night after he conceded to Mr Lai, Mr Ko acknowledged the long road ahead while signalling he was here to stay.

“I’m asking you all to not give up, because I won’t give up, https://horeoraduwe.com/the TPP won’t give up,” he told his supporters, some of whom were sobbing. “Tonight, I know you are all very sad. But we actually don’t have time to be sad.

“If we diligently continue, in the next four years I believe we will win even more recognition, and gather even more power. Next time we will govern, and definitely win back this country.”

Beijing called him a “troublemaker” and a dangerous “separatist”. Now he will be Taiwan’s next president.

China’s claims over Taiwan are not new – it sees the island as part of its territory and Xi Jinping has made unification a goal. But the threats have ramped up in the past year.

And yet, despite renewed warnings from China against voting for the ruling Democratic Progressive Party (DPP), millions of Taiwanese headed to the polls under warm, sunny skies on Saturday to do just that.

They picked their 64-year-old vice-president, a doctor-turned politician, William Lai Ching-te, to lead Taiwan through its testy relationship with China.

It’s an unprecedented third term for the DPP, a party China sees as skirting too close to its unquestionable red line – Taiwanese independence.

How Mr Lai manages Beijing, and how Beijing reacts to him, will determine his presidency.

Tsai 3.0 – or a fresh start?

Mr Lai has promised that his term will be a continuation of the eight years of his predecessor, Tsai Ing-wen.

Even in his Saturday address, he chose his words carefully and offered dialogue and co-operation.

On the campaign trail he has repeated her formula over and over that there is “no need to declare independence, because Taiwan is already an independent sovereign state – its name is the Republic of China – Taiwan”.

However, Mr Lai has long been considered much more of a firebrand than the cautious President Tsai.

Watch: The BBC’s Shaimaa Khalil joined DPP supporters at a rally celebrating their win

He came up through the DPP’s ranks as a member of the “new wave” faction, which advocated the formal declaration of Taiwan independence.

Mr Lai and his running mate Hsiao Bi-khim are deeply disliked and mistrusted by Beijing, which has banned them both from travel to mainland China and Hong Kong.

Ms Hsiao, the daughter of an American mother and a Taiwanese father, was most recently Taiwan’s representative to the US.

• The Taiwan that China wants is vanishing
• It’s not war Taiwan’s young voters worry about – it’s jobs
• The US is quietly arming Taiwan to the teeth

So China is extremely unlikely to agree to any dialogue with the new president. The two sides have had no formal communication since 2016. China suspended the channel at the time, infuriated by Ms Tsai’s refusal to acknowledge that Taiwan was a part of the mainland.

Saturday’s verdict will also mean a continuation of the very tense situation that already exists in the Taiwan Strait, with almost daily intrusions by Chinese ships and military aircraft.

Beijing could signal its discontent with a big show of military force, as it did after US House Speaker Nancy Pelosi visited Taipei in 2022. Taipei accused it then of mimicking a near blockade of the island.

China may also step up economic and diplomatic pressure, by luring away more of the handful of small states that still recognise Taiwan, and sanctioning more Taiwanese companies, products and people.

Mr Lai’s strategy for facing down the Chinese military threat is to continue what Ms Tsai has done.

He has promised to spend more on Taiwan’s military, continue the indigenous submarine building programme, and to build an even closer relationship with the United States, Japan and Europe. Ms Tsai has especially built a strong relationship with Washington.

But there will be some concern in the US that a Lai presidency could be more provocative, given his background as a pro-independence politician.

However his running mate Ms Hsiao is a reassurance to the Biden administration. She is likely to take the lead in persuading the US that Mr Lai can be trusted not to provoke Beijing.

‘Xi Jinping needs to learn to be quiet’

No matter how carefully Mr Lai plays his cards, Beijing cannot ignore the message his win sends.

Polls suggested it was a very close race but the DPP won by a much wider margin than expected.

“They are saying to China we won’t listen to you any more, our future will be determined by ourselves, so Xi Jinping needs to learn to be quiet during our election,” one younger DPP supporter told the BBC after the results became clear.

Hou You-ih and the main opposition Kuomintang (KMT) ran a campaign that played to the very real fears people here have that China could attack the island.

A KMT win would probably have seen China turn down the rhetoric against Taiwan, and the military intimidation, and it is far more likely that Beijing would agree to dialogue with Mr Hou.

• Love and longing across the Taiwan Strait: The view from China
• The dark rumours trying to destroy Taiwan’s trust in US
• China is ramping up the pressure for Taiwan’s election

Mr Xi met Taiwan’s last KMT president Ma Ying-jeou in 2015. It was the first time that the leaders of Taiwan and China had met face to face since the end of the Chinese civil war in 1949.

But those who oppose the KMT accused it of having a capitulationist attitude to China and not taking the defence of the island seriously, by blocking increases in defence spending and reducing military service on the island to just four months.

The fear was that a KMT government could also make Taiwan more vulnerable. Powerful allies like the US who arm the island would question why they should commit to defending Taiwan if it does not take its own defence seriously.

Taiwan currently spends around 2.5% of its GDP on defence. Much less than the US, or other countries in the region with serious security challenges such as South Korea.

So the voters seem to have made a clear choice. They are aware of the danger from Beijing, and they do want dialogue. But the KMT didn’t appeal to those young voters who also increasingly see themselves as Taiwanese rather than Chinese.

And this is despite the fact that the KMT now rarely talks of unification, or even “one China”, instead saying it wants to protect Taiwan’s peace and security through better relations with Beijing.

The last few months also perhaps drove home what would be Taiwan’s biggest loss. Its elections are boisterous affairs, its democracy is still young and the enthusiasm for voting is palpable.

That same democracy also made its dissatisfaction with the DPP clear – rising house prices, stagnant wages and shrinking job opportunities drove young voters away.

And that’s why the DPP looks set to lose its majority in the parliament. The KMT in coalition with a third party, the Taiwan People’s Party, is likely to muster the seats that will give it a stranglehold over legislation – and an opportunity to block Mr Lai’s agenda.

The path ahead is far from smooth for President Lai. Beyond his own government and a giant neighbour that will look to him with antipathy, his term will also be shaped by another election on the other side of the world.

He must be prepared for a very different kind of ally in the White House if Donald Trumphttps://horeoraduwe.com/ becomes the next US president.

By Jonathan Jurejko

BBC Sport at Melbourne Park

Australian Open 2024
Dates: 14-28 January Venue: Melbourne Park
Coverage: Daily commentary from 07:00 GMT on Tennis Breakfast on Radio 5 Sports Extra and BBC Sounds, with selected live text commentaries and matc reports on the BBC Sport website and app.

A host of illustrious names have returned to action at the start of the 2024 season, adding more star power to an eagerly anticipated first Grand Slam of the year at the Australian Open.

Novak Djokovic is aiming for a record-extending 11th men’s singles title – and an outright record 25th Grand Slam singles title – with Aryna Sabalenka looking to defend the women’s singles.

The tournament starts at Melbourne Park on Sunday, concluding with the finals weekend on 27-28 January.

Here, BBC Sport picks out five of the key storylines going into the event.

Raducanu’s return

Britain’s Emma Raducanu is back on court after a long period on the sidelines and will be the focus of lots of attention.

The 21-year-old Briton spent eight months out following wrist and ankle surgeries last year, returning with a victory over Romania’s Gabi Ruse at the recent Auckland Open before losing to Wimbledon semi-finalist Elina Svitolina.

Expectations about Raducanu’s progress must be tempered and patience is required. Pulling out of two exhibition matches in Melbourne this week was illustrative of the precautionary measures she is taking.

A host of physical problems hampered her progress following the shock 2021 US Open victory which catapulted her from relative obscurity to sporting superstardom.

Avoiding major injuries – although minor niggles after a long absence may be unavoidable – will be the key to a productive season.

With an injury-protected ranking of 103, Raducanu will start in the Australian Open main draw after benefitting from the withdrawal of several players above her.

“I think success to me in the long-term is to play a full season, to be healthy throughout and be able to train consistent weeks,” she said.

“I know my level is there, I just need to keep working on it to make it more consistent.”

• Raducanu ‘feeling good’ before Australian Open return

Djokovic still the man to beat

Serbian great Djokovic calls the Australian Open his “second home”, such has been his dominance over the years.

Since claiming the first major of his career there in 2008, Djokovic has gone on to win nine more titles which include each of the past four years he has been able to play.

The men’s world number one, who has lost two of his past 48 singles matches at Melbourne Park, has not been beaten there since a defeat by South Korea’s Chung Hyeon in 2018.

Time may not be on his side but the 36-year-old is showing few signs of slowing down, having won three of the four majors last year in one of the very best seasons of his career.

This year started with a defeat by Australia’s Alex de Minaur in the United Cup, where he was hampered by a wrist injury.

However, history shows that Djokovic – who has encountered physical issues during each of his past two triumphs – has the knack of producing his best in Melbourne, no matter what obstacles are in his way.

Spain’s Carlos Alcaraz and Italy’s Jannik Sinner are considered the likeliest of the younger contingent to threaten his dominance this year, while last year’s beaten finalist Stefanos Tsitsipas and two-time runner-up Daniil Medvedev have strong pedigree.

However, Djokovic will not see long-time rival Rafael Nadal after the 22-time major champion – in what could be the start of his final season before retirement – pulled out with another injury setback.https://horeoraduwe.com/

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang saudara yang pecah di Myanmar telah menyebabkan negara tersebut mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Adapun pecahnya perang itu terjadi antara junta militer yang mengambil kekuasaan melalui kudeta pada 2021 lalu dengan milisi bersenjata.

Krisis ini memburuk setelah Dewan Administrasi Negara (SAC) menghadapi serangan di wilayah kilang gasnya. Serangan dilancarkan oleh kekuatan perlawanan.

Kelompok perlawanan etnis di Negara Bagian Shan bagian Utara, berkoordinasi dengan koalisi anti-kudeta di seluruh negeri, mendorong militer keluar dari wilayah yang luas dan mengambil alih penyeberangan perbatasan dan rute yang membawa sebagian besar perdagangan dengan China.

PILIHAN REDAKSIMiris, Momen Natal di Tempat Kelahiran Yesus di PalestinaSebelum Heboh di Debat Capres, Joe Biden Duluan Bicara IKN RIBunuh 20.000 Warga Gaza, Netanyahu Bawa-Bawa Perang Dunia 2

Menurut Bank Dunia, impor listrik bulanan dari China ke Myanmar meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini. Otoritas militer pasca kudeta di negara tersebut juga terus mendorong diskusi interkoneksi jaringan listrik dengan Beijing dan Vientiane.

Namun, kecil kemungkinannya negara tetangga, China atau Laos, akan mengekspor listrik ke Myanmar dalam skala besar sebelum cadangan gas di negara tersebut habis. Hal ini akan memaksa SAC untuk mencari sumber energi dan pendapatan alternatif atau berisiko menghadapi krisis.

“Separuh listrik di Myanmar berasal dari gas. Krisis yang mengancam akan memperburuk pemadaman listrik yang terjadi saat ini secara signifikan. Ekspor gas juga menyumbang setengah dari cadangan mata uang, yang sangat dibutuhkan oleh militer. Energi menghadirkan krisis yang nyata bagi Myanmar,” kata Guillaume de Langre, pakar energi dan mantan penasihat pemerintah Myanmar, kepada Al Jazeera, dikutip Minggu (24/12/2023).

Pekan lalu, surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah mengatakan kekurangan minyak dimulai pada Selasa. Ini disebabkan oleh tertundanya pengiriman minyak dari Pelabuhan Thilawa ke stasiun pengisian bahan bakar, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Sebagian besar bahan bakar Yangon tiba melalui pelabuhan, namun mata uang kyat lokal telah anjlok terhadap dolar sejak militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, sehingga berdampak pada kemampuan importir untuk membayar pengiriman bahan bakar.

Seorang koresponden AFP menyebut puluhan mobil dan sepeda motor mengantri dini hari di Yangon. Di wilayah Bago di utara Yangon, beberapa stasiun membatasi penjualan hingga 20 liter per pelanggan.

“Kami tutup selama seminggu karena kekurangan bahan bakar dan baru dibuka pagi ini,” kata seorang petugas pompa bensin di Phayargyi, sekitar 75 kilometer utara Yangon, kepada AFP

“Meski sekarang kami punya bensin, bensinnya akan segera habis karena banyak mobil dan sepeda motor yang datang ke kami karena SPBU terdekat lainnya tutup,” kata mereka, yang meminta tidak disebutkan namanya.

Perekonomian Myanmar merosot sejak kudeta, yang memicu protes besar-besaran pro-demokrasi yang ditumpas oleh tindakan keras militer. Lusinan “Pasukan Pertahanan Rakyat” bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta, dengan bentrokan yang sering terjadi di sebagian besar wilayah negara.

Awal tahun ini, Bank Dunia mengatakan PDB Myanmar diproyeksikan meningkat sebesar tiga persen hingga September 2023, masih sekitar 10% lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

“Hambatan pasokan dan permintaan yang parah terus menghambat kegiatan ekonomi,” kata lembaga itu.

Jakarta, CNBC Indonesia – Debat calon wakil presiden (cawapres) berjalan panas. Namun, debat justru luput membahas sejumlah isu genting dalam perekonomian Indonesia seperti dana desa, inflasi, subsidi BBM, hingga stabilitas rupiah.

Debat kedua yang menghadirkan tiga cawapres digelar pada Jumat (22/12/2023) dengan mengusung tema ekonomi. Cakupannya adalah ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Dalam debat semalam, tiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD saling beradu argumen membahas sejumlah persoalan ekonomi. Di antaranya adalah terkait pemindahan ibu kota baru, infrastruktur, perkotaan, jeratan pinjaman online, pajak, pertumbuhan ekonomi, hingga ekonomi digital.

Baca: Warganet: Cak Imin Slepet, Gibran Paling IKN, Mahfud Normatif

Namun, ada sejumlah topik ekonomi yang kini menjadi tantangan besar Indonesia dan seharusnya bisa dibahas. Di antaranya adalah pengendalian inflasi, pengelolaan dana desa, stabilitas rupiah, subsidi BBM, hingga stabilitas rupiah. Di antaranya adalah:

1. Inflasi
Persoalan inflasi hanya disinggung sedikit oleh Gibran saat menyebut visi dan misinya.
“(Menciptakan) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka gini rasio, dana angka inflasi yang terkendali,” ujar Gibran dalam debat.

Seperti diketahui, inflasi menjadi momok besar hampir semua negara dalam setahun terakhir, tak terkecuali Indonesia.

Lonjakan harga pangan dan energi bahkan membuat inflasi Indonesia melambung ke 5,51% pada 2022, level tertingginya sejak 2014 atau tujuh tahun terakhir.
https://datawrapper.dwcdn.net/5GsiH/2/
Inflasi kerap disebut sebagai “hantu” ekonomi karena sangat menghantui banyak orang, terutama masyarakat miskin.
Inflasi bisa menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat Indonesia. Karena itulah, penanganan inflasi menjadi salah satu pekerjaan rumah siapapun presiden Indonesia mendatang.

Inflasi, terutama harga pangan, merupakan kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kenaikan pendapatan bisa percuma jika inflasi tidak bisa dikendalikan.
Sebagai catatan, 75% pengeluaran masyarakat miskin lari ke bahan pangan sehingga pergerakan harga beras dan lain-lain akan langsung berdampak kepada kemampuan masyarakat miskin. Lonjakan inflasi juga bisa membuat kelompok rentan miskin gampang jatuh ke jurang kemiskinan jika inflasi tidak dikendalikan.

2. Subsidi BBM
Subsidi BBM menjadi beban besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama bertahun-tahun. Subsidi BBM Indonesia tetap bengkak dan bisa menjadi “bom waktu’ setiap saat.

Sepanjang 11 tahun terakhir (2012-2022), hanya empat kali realisasi BBM di bawah alokasi yang ditetapkan yakni pada tahun 2010, 2014, 2015, dan 2019. Pada periode tersebut, asumsi makro untuk ICP jauh di bawah yang ditetapkan.
https://datawrapper.dwcdn.net/eYuqK/6/

Dalam catatan pemerintah, realisasi subsidi BBM dan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg pada periode 2011-2022 mencapai Rp 1.535,83 triliun, lebih tinggi daripada alokasinya sebesar yang ditetapkan yakni Rp 1.131,6 triliun.

Pembengkakan luar biasa juga terjadi pada tahun lalu di mana realisasi subsidi BBM dan kompensasinya menembus Rp 422,8 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan alokasinya yang hanya Rp 149,4 triliun serta setara dengan 13,6% dari total belanja negara 2022.

Subsidi BBM kemungkinan besar masih bisa dibahas pada debat kelima saat topik energi menjadi fokus utama.

3. Dana Desa dan Inefisiensi APBD
Kendati debat mengangkat tema pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi tidak ada pembahasan mengenai dana desa atau pengelolaan APBD agar efisien.

Dana desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 triliun kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp70 triliun pada 2023.

Rata-rata dana desa yang diterima meningkat dari Rp931,4 juta per desa pada 2019 menjadi Rp933,9 juta per desa pada 2023. Jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat yaitu dari 74.953 desa pada 2019 menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2023.
https://datawrapper.dwcdn.net/C583u/6/

Kendati di satu sisi memberi dampak positif ke desa tetapi dana desa juga menjadi ladang korupsi baru bagi perangkat desa. Penyaluran dan laporan dana desa yang kurang transparan menjadi salah satu hambatan besar dalam pengelolaan dana desa.

Sementara itu, realisasi APBD kerap menjadi persoalan karena lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Sementara itu, belanja modal justrtu minim.
Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi juga menjadi persoalan tersendiri.

Laporan Indonesia Corruption Watch pada 2022 menyebut perangkat desa menjadi salah satu pelaku terbesar korupsi.
https://datawrapper.dwcdn.net/Lk48q/2/

4. Stabilitas rupiah
Ketiga cawapres sama sekali tidak membahas mengenai isu stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas nilai tukar memang lebih bertumpu pada kebijakan moneter yang diampu Bank Indonesia.

Namun, presiden sebenarnya memiliki wewenang dalam ikut mnejaga stabilitas rupiah. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan regulasi yang mampu mendatangkan pasokan dolar atau terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Pasokan dolar kerap menjadi persoalan besar ketika ada gejolak ekonomi eksternal seperti setahun terakhir.
Di tengah berkah komoditas, Indonesia juga tidak menikmati guyuran DHE karena lebih banyak diparkir di luar negeri.

Pemerintah memang merevisi aturann DHE agar dolar ekspor bisa balik ke tanah air setidaknya selama tiga bulan. Namun, Indonesia bisa meniru banyak negara lai yang sudah berani memaksa dolar pulang kampung lebih lama, seperti Vietnam.
https://datawrapper.dwcdn.net/y0yJG/2/

5. Manufaktur

Isu di sektor manufaktur juga banyak luput dari debat cawapres. Padahal, perbaikan sektor manufaktur adalah syarat wajib bagi negara manapun yang ingin keluar dari jebakan kelas menengah dan naik kelas menjadi negara maju.
Hilirisasi menjadi satu-satunya sektor manufaktur yang dibahas. Isu penting dalam manufaktur seperti keberlanjutan sektor padat karya dan kemampuan Indonesia menguasai industri strategis baja dan petrokimia tidak dibahas.

Debat bahkan tidak membahas mengenai terpuruknya industri tekstil yang sudah menjadi isu nasional dalam setahun terakhir.

Jakarta, CNBC Indonesia – Calon wakil presiden (cawapres ) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik besarnya porsi pembayaran utang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam debat cawapres , Jumat 922/12/2023), Cak Imin mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh digenjot terlalu tinggi dengan mengandalkan utang.

“Target pertumbuhan 5,5 – 6% itu dengan kalkulasi ada kalau kita tidak terlampau realistis, ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang bisa jadi beban untuk anak kita. Sekarang Rp 3.000 triliun APBN saja untuk bayar utangnya cukup tinggi, mengurangi tidak kurang dari 20% untuk bayar utang luar negeri,” tutur Muhaimin dalam debat.

Baca: Disinggung Mahfud, Ini Cara Soeharto Genjot Ekonomi Tumbuh 7%

Merujuk pada data Kementerian Keuangan menunjukkan dalam enam tahun terakhir (2017-2022) pemerintah menghabiskan 31% anggaran untuk membayar utang. Angka tersebut lebih besar dibandingkan yang disebut Cak Imin.

Rata-rata utang yang harus dibayar adalah Rp 782 triliun per tahun. Termasuk di dalamnya adalah untuk pembayaran cicilan pokok utang dan bunga, baik utang luar ataupun dalam negeri.

Pembayaran utang melonjak dari Rp 566, 8 triliun pada 2017 atau sekitar 28,24% dari APBN menjadi Rp 906, 3 triliun atau 29,3% pada 2022.
Pada 2021, penggunaan APBN untuk membayar cicilan utang dan bunga utang bahkan menembus 32,4% dari APBN.
https://datawrapper.dwcdn.net/G4DbG/2/

Pada 2022, pembayaran utang menembus Rp 906,34 triliun dengan rincian cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 79,28 triliun, pembayaran utang dalam negeri sebesar Rp 440,56 triliun serta bunga utang sebesar Rp 386,5 triliun.

Pembayaran bunga utang menjadi salah satu alasan mengapa porsi pembayaran utang sangat besar. Bunga utang melonjak drastis 78% dari Rp 219,6 triliun pada 2017 menjadi Rp 386,5 triliun pada 2022.

Besarnya pembayaran utang untuk APBN pernah disorot tajam oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla Mei 2023. Jusuf Kalla mengungkapkan, dalam setahun pemerintah membayar utang mencapai Rp 1.000 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia – Debat perdana calon wakil presiden (cawapres) digelar bertepatan dengan Hari Ibu Nasional pada Jumat (22/12/2023). Dalam debat cawapres kemarin, banyak istilah-istilah muncull yang ramai dibicarakan oleh netijen Indonesia.

Istilah-istilah yang dilontarkan para cawapres cukup asing di telinga masyarakat. Perlu diketahui, debat cawapres pada Jumat (22/12/2023) mengusung tema “Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan”.

Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan pada debat cawapres 2024 tersebut.

PILIHAN REDAKSITim Anies-Ganjar Kompak, Protes Aksi Gibran di Debat Cawapres‘Bahasa Langit’ Gibran di Debat Jadi Bumerang? Ini FaktanyaPanas di Debat Cawapres, Ini 10 Investor Kakap di Balik IKN

Dalam debat tersebut Gibran bertanya kepada Mahfud MD mengenai regulasi untuk carbon capture and storage.

Selain itu, cawapres nomor urut satu Cak Imin juga menawarkan konsep ekonomi slepetnomic. Istilah-istilah inilah yang menjadi perbincangan para netijen Indonesia.

Berikut istilah-istilah ekonomi dalam debat cawapres, Jumat (22/12/2023).

1. Carbon Capture and Storage (CCS)

Terdapat pertanyaan yang dilontarkan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengenai regulasi untuk carbon capture and storage.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), carbon capture and storage adalah salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 (karbon dioksida) ke atmosfer.

Teknologi CCS adalah rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan (capture) CO2 dari sumber emisi gas buang (fuel gas), pengangkutan CO2 tertangkap ke tempat penyimpanan (transportation), dan penyimpanan ke tempat yang aman (storage).

Pemisahan dan penangkapan CO2 dilakukan dengan teknologi absorpsi yang sudah cukup lama dikenal di kalangan industri. Penangkapan CO2 biasa digunakan dalam proses produksi hidrogen baik pada skala laboratorium maupun komersial.

Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan pipa atau tanker seperti pengangkut gas pada umumnya (LPG, LNG). Sedangkan penyimpanan dilakukan ke dalam lapisan batuan di bawah permukaan bumi yang dapat menjadi perangkap gas hingga tidak lepas ke atmosfer, atau dapat pula diinjeksikan ke dalam laut pada kedalaman tertentu.

2. SlepetNomics

Calon cawapres nomor urut 1 Cak Imin mengenalkan Slepetnomics dalam Debat Cawapres Pemilu 2024. Menurutnya Slepetnomics yaitu sebuah gagasan ekonomi yang teruji oleh pakar dan berbasis pengalaman batin dan pengalaman rasa.

Dia juga menjelaskan, sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Menurut Cak Imin, sarung itu lembut tapi di tangan orang yang baik bisa jadi slepet atas ketidakadilan dan kecurangan.

Dalam prakteknya, slepetnomics akan mencakup hal-hal berikut:

– Mewujudkan kemandirian pangan, dengan melakukan “Revolusi Agromaritim”, yang mana petani dan nelayan akan diberdayakan dan dibantu untuk berkembang; produknya akan dibeli dengan harga yang mensejahterakan.

– Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas, di antaranya melalui program bansos plus, memastikan biaya hidup murah dan terjangkau, dan bantuan/pemberdayaan ekonomi untuk kelompok rentan. Akan dibentuk badan khusus pengelola bansos, sehingga kementerian lebih fokus pada policy bukan eksekusi (belajar dari konsep BPJS Kesehatan).

– Penerapan pajak yang berkeadilan, yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan pemerataan. Akan dibentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan merger antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, langsung dibawah Presiden.

– Iklim berusaha akan diperbaiki, kepastian hukum dijamin, konsistensi kebijakan diwujudkan, serta korupsi dan pungli diakhiri, sehingga korporasi bisa tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan berjaya di negeri orang.

– BUMN akan direposisi, peran sebagai agen pembangunan dan korporasi harus diseimbangkan, sehingga tidak menutup peluang bagi swasta untuk tumbuh dan berkembang.

– Lebih dari 15 juta pekerjaan berkualitas akan diciptakan (2025-2029), termasuk green job, melalui pengembangan beberapa sektor, terutama industri manufaktur dan industri kreatif /digital.

– Pengelolaan sumber daya alam didorong untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, mempekerjakan tenaga kerja lokal, melibatkan UMKM lokal, serta berjalan dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social & Governance).

– UMKM dan koperasi difasilitasi untuk maju, dukungan permodalan dan capacity building dilakukan. Kerjasama antara mereka dengan korporasi difasilitasi oleh Pemerintah, melalui program kemitraan, yang mana korporasi akan memasukan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok mereka.

– Pengembangan infrastruktur yang berorientasi keadilan. Jalan tol dibangun dengan tetap memprioritaskan jalan-jalan non-tol di daerah-daerah termasuk di desa-desa, yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat.

– Kota-kota dikembangkan dan dielevasi menjadi kota berdaya saing (ditargetkan 40 kota), sehingga mampu menjadi simpul-simpul kemajuan; akan dibentuk Badan Urusan Perkotaan yang suatu saat akan menjadi Kementerian, untuk memastikan pengembangan kota-kota terarah, terpadu, dan efektif.

– Ekonomi desa dimajukan, dengan menggerakkan ekonomi desa melalui BUMDES, serta memperbesar Dana Desa secara bertahap menjadi Rp 5 miliar per-tahun.

3. State Global of Economic Islamic (SGEI)

Cawapres nomor urut 1 Cak Imin mendapati pertanyaan dari cawapres nomor urut 2, Gibran tentang State of the Global Islamic Economy (SGIE). Namun Cak Imin tidak mengetahui istilah tersebut.

SGIE atau State of the Global Islamic Economy adalah laporan tahunan tentang kondisi Ekonomi Islam/Halal secara global yang diluncurkan DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab. Dilansir situs DinarStandard (perusahaan riset strategi dan manajemen), sejak tahun 2013, SGIE telah menjadi referensi global bagi para eksekutif, investor, pejabat pemerintah, dan pengusaha yang terkait dengan Ekonomi Islam/Halal.

Tujuan SGIE adalah untuk mengembangkan laporan yang menginspirasi dan memberdayakan para pemimpin bisnis, pengusaha, dan pejabat pemerintah untuk mengembangkan strategi yang berfokus pada ekonomi Islam global. Hal ini dengan mengukur pengeluaran Muslim di setiap sektor Ekonomi Islam (makanan, keuangan Islam, perjalanan, fesyen, farmasi, kosmetik, media).

Tentang DinarStandard sendiri merupakan perusahaan riset strategi pertumbuhan dan manajemen eksekusi, yang memberdayakan organisasi untuk mendapatkan dampak global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. DinarStandard mengkhususkan diri pada inovasi pemerintah, ekonomi halal/etis global, dan dampak sosial.

Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang dirilis Dinar Standard, Indonesia berada di posisi keempat dunia dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah.

4. Tax Ratio

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat menyampaikan pertanyaan kepada cawapes nomor urut 2 mengenaik tax ratio yang dimana menurutnya rencana Prabowo-Gibran untuk mengerek tax ratio atau rasio pajak ke angka 23% tidaklah masuk akal.

Tax Ratio atau rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Tax Ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara. Ia berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri.

Semakin tinggi nilai tax ratio suatu negara, maka pemerintah negara tersebut lebih dapat mengandalkan APBN untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi tax ratio, maka ketergantungan terhadap pembiayaan melalui hutang akan semakin berkurang.

Pemerintah menargetkan tax ratio berada di level 10% pada 2023. Sementara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu membukukan tax ratio pada 2022 mencapai 10,39%. Artinya ada penurunan rasio pajak tersebut.

5. The Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut 2 kembali menjadi sorotan saat berbicara soal perlunya menurunkan The Incremental Capital Output Ratio atau ICOR.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Merujuk pada data ICOR Indonesia selama 2017 hingga 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat bahwa ICOR Indonesia fluktuatif. ICOR Indonesia pada 2017 tercatat sebesar 6,75, 6,72 (2018), 6,87 (2019), -15,12 (2020), 8,94 (2021), dan 6,25 (2022).

Sementara itu, per 2023, angka ICOR Indonesia cukup tinggi di level 7,6. Dalam hal ini, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 7,6 persen. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

6. Hilirisasi Digital

Cawapres nomor urut 2 memastikan program hilirisasi akan dilanjutkan, terutama yang terkait dengan digital. Gibran juga menyebut Indonesia harus bersiap diri menuju Indonesia emas, oleh karena itu Indonesia harus dilengkapi dengan talenta-talenta yang mempunyai skil masa depan. Dia menegaskan, hilirisasi digital akan digenjot terus.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), diketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mendorong hilirisasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi kondisi digitalisasi global.

Adapun upaya hilirisasi sendiri juga dapat berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pertanian, perikanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa hilirisasi digital adalah upaya untuk mengoptimalkan teknologi digital di berbagai sektor.

Delta Air Lines CEO Ed Bastian said the airline will make “modifications” in the next few weeks to its loyalty program after a recently announced overhaul that would make it more expensive for many travelers to earn elite status and get into airport lounges was met with a backlash from customers.

“No question we probably went too far,” Bastian said at the Rotary Club of Atlanta on Monday.

The program changes, which Delta unveiled earlier this month, would reward customers with elite status based on how much they spent, a model similar to that of American Airlines, and reduce access to Delta popular airport Sky Club lounges for many American Express cardholders.

JetBlue Airways tried to capitalize on some customers’ anger over Delta’s changes by offering frequent flyer status matching, saying, “we’ve made it easy for you to cozy up to a new loyalty program and see where it goes.”

Delta has been grappling with a surge in elite travelers, bolstered by Covid pandemic and post-pandemic spending, and swarms of travelers trying to get into its lounges, leading to long lines for many customers. The airline and rivals including American and United have been racing to build bigger airport lounges to cater to swelling numbers of big spenders.

Bastian said the airline will announce the updated program changes in the coming weeks. Spokespeople for both Delta and American Express said they had no further comments on the changes.

“It’s gotten to the point, honestly, where we have so much demand for our premium product and services that are far in excess of our ability to serve it effectively in terms of our assets,” Bastian said.

He said that over the Covid-19 pandemic, the airline doubled the number of Diamond Medallion status members.

David Neeleman, founder and CEO of Breeze Airways and founder of JetBlue, told CNBC on Wednesday that he has Delta Diamond Medallion status and that he tries to use Delta’s airport lounges but that sometimes “there’s a big line and it’s not worth it.”

Delta last year announced several changes to crack down on overcrowding at the clubs, such as barring employees from using them when flying standby with company travel privileges, even if they had qualifying credit cards. The Atlanta-based carrier also raised prices for club memberships for regular customers.

“If everyone’s special, no one feels special,’” Bastian said in an interview with CNBC last December.